BRICS yang meluas : bagaimana blok ini mencoba menyaingi G7 pada 2026?

En bref

• BRICS berubah dari forum lima negara menjadi Aliansi yang lebih luas, menggabungkan kepentingan energi, pasar, dan infrastruktur Negara Berkembang.
• G7 masih unggul dalam aturan main lembaga keuangan, teknologi tinggi, dan standar kebijakan, tetapi menghadapi tekanan inflasi, polarisasi politik, dan agenda iklim.
• Persaingan kini bergeser dari sekadar angka PDB menuju “siapa yang menetapkan standar” untuk pembayaran lintas batas, pembiayaan pembangunan, dan rantai pasok.
• Instrumen seperti New Development Bank dan eksperimen sistem pembayaran (termasuk ide BRICS Pay) dipakai untuk memperkecil ketergantungan pada dolar dan biaya transaksi.
• Keberhasilan Blok BRICS menantang G7 sangat bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan internal—terutama isu geopolitik dan kepentingan dagang yang tidak selalu sejalan.

Di lanskap Ekonomi Global yang semakin berlapis, rivalitas tidak lagi dibaca hanya lewat siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang mampu membangun jejaring pengaruh paling tahan guncangan. BRICS, yang awalnya dipandang sebagai klub pertumbuhan, kini menampilkan ambisi sebagai Blok penyeimbang—menghimpun pasar besar, pemasok energi, serta jalur logistik lintas benua. Di sisi lain, G7 masih memegang kendali pada banyak tuas sistem: lembaga keuangan internasional, standar kepatuhan, asuransi risiko, dan ekosistem teknologi. Namun tekanan domestik—mulai dari inflasi pascapandemi, friksi politik, hingga tuntutan transisi hijau—membuat “model G7” tidak selalu mudah diekspor ke Negara Berkembang. Ketika memasuki 2026, pertanyaan kuncinya menjadi praktis: bagaimana BRICS merancang Kerjasama yang memberi manfaat nyata (pembiayaan, perdagangan, pembayaran), tanpa terjebak pada konflik kepentingan internal; dan bagaimana G7 mempertahankan relevansi tanpa terlihat sebagai klub eksklusif? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah arsitektur ekonomi dunia, dari pelabuhan hingga platform pembayaran.

BRICS yang Meluas dan Reposisi Blok: Dari “Istilah Investasi” ke Aliansi Geoekonomi

Sejarah BRICS kerap dimulai dari satu realitas sederhana: negara berpenduduk besar dengan pertumbuhan cepat merasa kurang terwakili dalam tata kelola Ekonomi Global. Sejak dibentuk pada 2009, format ini memfokuskan diri pada koordinasi kebijakan, memperluas perdagangan, dan menciptakan kanal pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pusat keuangan tradisional. Momentum penting terjadi ketika kelompok ini mengumumkan perluasan keanggotaan pada 2023 dengan memasukkan beberapa negara baru dari kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Perluasan itu tidak hanya menambah bendera; ia menambah “jenis aset” yang dimiliki blok: cadangan energi, koridor pelayaran, serta pasar konsumen yang sedang tumbuh.

Dalam konteks 2026, “BRICS yang meluas” berfungsi seperti jaringan simpul. Tiongkok dan India membawa kapasitas manufaktur dan pasar domestik; Brasil menyumbang kekuatan komoditas dan agrikultur; Rusia memiliki daya tawar energi; Afrika Selatan menjadi gerbang ke Afrika bagian selatan. Anggota baru melengkapi puzzle: negara produsen minyak dan gas memperkuat posisi tawar pada pasar energi, sementara negara dengan kebutuhan infrastruktur besar memberi ruang bagi proyek pembiayaan jangka panjang. Hasilnya, BRICS tampil sebagai Aliansi yang menggabungkan kepentingan pemasok dan pembeli—komposisi yang bisa memperkuat daya tahan, tetapi juga memunculkan perdebatan tentang prioritas.

Agar tidak berhenti sebagai deklarasi politik, BRICS perlu membuat Kerjasama yang terasa di tingkat pelaku usaha. Di sini, pembahasan soal harmonisasi standar bea cukai, prosedur karantina, dan aturan asal barang menjadi krusial. Bayangkan studi kasus hipotetis “Nusantara AgroLog”, sebuah perusahaan logistik-pangan yang ingin mengekspor produk olahan tropis ke beberapa pasar BRICS. Hambatan terbesar bukan sekadar tarif, melainkan perbedaan sertifikasi keamanan pangan, dokumen pelacakan, dan jadwal inspeksi. Jika blok mampu menyepakati kerangka mutual recognition atau “jalur hijau” untuk komoditas tertentu, manfaatnya langsung terukur: waktu bongkar muat lebih singkat dan biaya kontainer turun.

Namun perluasan juga membawa konsekuensi tata kelola. Semakin banyak anggota, semakin sulit menyatukan posisi. Di sinilah BRICS mencoba meniru sebagian fungsi G7: membangun kebiasaan koordinasi cepat ketika krisis muncul—misalnya gejolak harga pangan, gangguan pelayaran, atau volatilitas nilai tukar. Keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa sering pertemuan diadakan, melainkan apakah keputusan rapat bisa berubah menjadi protokol teknis yang dipakai bank, pelabuhan, dan perusahaan. Insight penutupnya sederhana: perluasan BRICS menjadi kekuatan hanya bila ia sanggup mengubah keragaman menjadi mekanisme kerja, bukan sekadar simbol.

BRICS vs G7 pada 2026: Membaca Kekuatan Ekonomi, Perdagangan, dan Demografi Secara Lebih Tajam

Perbandingan BRICS dan G7 sering disederhanakan menjadi lomba angka PDB. Padahal, bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar, yang lebih menentukan adalah struktur kekuatan: demografi, kapasitas produksi, serta kemampuan menetapkan standar. Secara demografi, BRICS—terutama setelah meluas—mencakup porsi besar populasi dunia. Ini berarti basis konsumen, tenaga kerja, dan urbanisasi yang masih berlangsung. Sebaliknya, banyak negara G7 menghadapi penuaan penduduk, yang menekan produktivitas dan belanja sosial. Pertanyaannya: apakah “jumlah orang” otomatis menjadi keunggulan? Tidak, tetapi ia memberi ruang pertumbuhan permintaan domestik yang sering menjadi penopang saat ekspor melemah.

Dari sisi pertumbuhan, proyeksi pertengahan dekade menunjukkan ekonomi besar di BRICS—khususnya Tiongkok dan India—tetap tumbuh lebih tinggi daripada rerata G7. Ketika G7 berkutat pada laju pertumbuhan yang lebih moderat, BRICS memiliki “mesin” yang masih panas, meskipun tidak seragam antarnegara. Perbedaan ini menciptakan efek reputasi: investor dan produsen barang konsumsi cenderung memprioritaskan pasar yang masih berkembang cepat. Namun, pasar yang tumbuh cepat juga sering memiliki risiko regulasi dan volatilitas nilai tukar yang lebih tinggi.

Dalam perdagangan, G7 memang lama mendominasi jaringan keuangan dan asuransi, tetapi pangsa mereka tidak lagi absolut. Data perdagangan 2023 yang banyak dikutip menunjukkan total ekspor G7 lebih besar daripada BRICS, namun pertumbuhan perdagangan intra-BRICS jauh lebih cepat. Bagi 2026, makna angka itu terletak pada arah: jika perdagangan antaranggota BRICS terus menguat, ketergantungan pada pasar tradisional dapat berkurang. Ini bukan soal memutus hubungan dengan Barat; ini tentang memperbesar opsi ketika kondisi geopolitik membuat akses pasar menjadi lebih rumit.

Di atas kertas, G7 punya keunggulan kualitas institusi dan inovasi frontier. Namun BRICS mengandalkan kombinasi pasar besar, energi, dan kebutuhan pembangunan yang dapat “mengunci” proyek jangka panjang. Misalnya, kontrak pasokan energi dan pembangunan kilang atau jaringan listrik sering berdurasi puluhan tahun—menciptakan ketergantungan timbal balik yang tidak mudah diputus. Inilah mengapa persaingan bukan lagi sekadar ekspor-impor, melainkan siapa yang mengendalikan simpul infrastruktur dan standar pembiayaannya. Insight akhirnya: pada 2026, keunggulan bersifat hibrida—angka besar penting, tetapi arsitektur dan standar menentukan daya tahan.

Instrumen BRICS untuk Menyaingi G7: NDB, Dedolarisasi, dan Inovasi Sistem Pembayaran

Jika G7 unggul lewat institusi yang sudah mapan, BRICS mencoba mengejar lewat pembangunan institusi alternatif dan inovasi mekanisme transaksi. Salah satu simbol paling nyata adalah New Development Bank (NDB), yang lahir untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Dengan modal awal besar dan mandat yang lebih fokus pada kebutuhan anggota, NDB menawarkan narasi yang menarik bagi Negara Berkembang: pembiayaan yang lebih selaras dengan prioritas domestik, seperti pelabuhan, jalur kereta, energi terbarukan, dan sanitasi kota. Persetujuan puluhan proyek bernilai miliaran dolar menandakan NDB bukan sekadar wacana.

Namun “menyaingi” tidak selalu berarti menyalin. BRICS berupaya menciptakan jalur yang mengurangi friksi transaksi lintas negara. Dalam praktik bisnis, biaya konversi mata uang, lamanya settlement, dan kepatuhan lintas yurisdiksi bisa menggerus margin eksportir kecil. Karena itu, muncul dorongan menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral atau regional. Tujuannya bukan menghapus dolar dari peta, melainkan mengurangi paparan risiko—misalnya ketika suku bunga AS berubah cepat atau ketika akses pembiayaan menjadi lebih mahal.

Di ruang inilah ide seperti BRICS Pay sering dibahas—sebuah gagasan sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi digital agar transaksi lintas batas lebih cepat, transparan, dan berbiaya rendah. Dalam skenario yang realistis, adopsi awal biasanya terjadi pada koridor dagang tertentu: misalnya pembayaran komoditas, pariwisata, atau remitansi pekerja. Ambil ilustrasi “Sari”, pemilik usaha furnitur yang membeli bahan baku dari luar negeri dan menjual ke beberapa pasar berkembang. Bila settlement bisa dilakukan lebih cepat dengan biaya yang menurun, ia bisa mengurangi kebutuhan modal kerja, sehingga mampu menambah produksi tanpa harus meminjam besar di bank.

Meski demikian, sistem pembayaran lintas batas bukan cuma soal teknologi. Ia terkait kepatuhan anti pencucian uang, identitas digital, interoperabilitas bank, dan pengawasan risiko. Jika BRICS ingin benar-benar menjadi Blok yang menyaingi G7, ia perlu menyepakati “bahasa bersama” untuk standar data, audit, dan perlindungan konsumen. Tanpa itu, inovasi akan berhenti sebagai proyek percontohan yang sulit diskalakan.

Daftar langkah praktis yang biasanya ditempuh BRICS untuk memperkuat kemandirian finansial

• Memperluas pembiayaan NDB ke proyek yang memperlancar perdagangan: pelabuhan, pergudangan, cold chain, dan konektivitas digital.
• Meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada kontrak dagang tertentu agar biaya lindung nilai dan volatilitas berkurang.
• Membangun interoperabilitas pembayaran antarbank sentral dan jaringan perbankan komersial, dimulai dari koridor prioritas.
• Menyusun standar kepatuhan bersama agar transaksi cepat tetap aman dan dapat dipercaya pelaku pasar.
• Mengembangkan pasar obligasi lokal untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri jangka pendek.

Pada akhirnya, instrumen BRICS akan dinilai dari pengalaman pengguna: apakah proyek infrastruktur lebih cepat selesai, apakah biaya transaksi turun, dan apakah pelaku usaha kecil bisa ikut menikmati. Bila manfaatnya nyata, daya tarik Aliansi ini akan tumbuh secara organik—dan di situlah G7 menghadapi tantangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan pernyataan politik. Insight penutupnya: institusi alternatif hanya kuat jika ia memberi efisiensi yang terasa di kas perusahaan dan dompet warga.

Strategi G7 Menghadapi BRICS: Standar, Infrastruktur, dan Narasi Tata Kelola Global

G7 tidak kehilangan pengaruh hanya karena muncul penantang. Kekuatan utama G7 terletak pada kemampuannya menetapkan standar: dari regulasi perbankan, tata kelola perusahaan, hingga sertifikasi teknologi. Banyak perusahaan multinasional masih merujuk pada kerangka kepatuhan yang dibentuk di ekosistem negara maju, karena akses pasar, pembiayaan, dan reputasi bergantung pada standar tersebut. Itulah mengapa respons G7 terhadap kebangkitan BRICS cenderung berbentuk “kompetisi aturan”—mempromosikan model pembiayaan dan pembangunan yang diklaim transparan, berkelanjutan, dan berbasis sektor swasta.

Salah satu contoh respons kebijakan adalah dorongan program infrastruktur yang menjanjikan alternatif pendanaan bagi Negara Berkembang. Dalam praktiknya, tantangan G7 bukan pada ide, melainkan pada kecepatan eksekusi dan kesesuaian desain proyek. Banyak negara membutuhkan jalan, pelabuhan, energi, dan jaringan internet sekarang—bukan lima tahun lagi setelah studi kelayakan berlapis. Ketika proses terlalu lama, pemerintah di negara berkembang akan memilih mitra yang mampu mengirim pembiayaan dan kontraktor lebih cepat. Di sinilah Persaingan menjadi sangat konkret: bukan “siapa paling baik niatnya”, tetapi “siapa paling cepat dan konsisten”.

G7 juga menghadapi dinamika domestik. Inflasi yang sempat tinggi di AS dan Eropa pada pertengahan dekade memengaruhi ruang fiskal, sehingga bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur global kerap disorot publik domestik. Di beberapa negara, populisme membuat kebijakan luar negeri lebih transaksional. Namun, G7 punya kartu lain: teknologi frontier (semikonduktor, farmasi, AI), jaringan universitas dan riset, serta pasar modal yang dalam. Bagi banyak negara berkembang, akses ke teknologi dan investasi portofolio tetap penting—terutama untuk transformasi industri.

Menariknya, di ranah diplomasi, muncul seruan agar BRICS dan G7 tidak diperlakukan sebagai dua kubu yang saling memusuhi. Perspektif ini lahir dari kekhawatiran fragmentasi dunia: rantai pasok pecah, standar ganda menguat, dan biaya perdagangan naik. Dalam sudut pandang pelaku industri, fragmentasi berarti satu produk harus memenuhi dua atau tiga standar sekaligus—biaya naik, inovasi melambat. Karena itu, sebagian pemimpin mendorong “kompetisi yang dikelola”: bersaing dalam pembiayaan dan inovasi, tetapi tetap menjaga interoperabilitas minimum untuk perdagangan dan sistem pembayaran.

Contoh dilema nyata bagi Negara Berkembang saat memilih proyek G7 atau BRICS

Bayangkan sebuah negara kepulauan yang ingin membangun pelabuhan air dalam dan jaringan listrik hijau. Skema G7 menawarkan standar lingkungan dan tata kelola yang ketat, tetapi prosesnya panjang dan mensyaratkan banyak dokumen. Skema dari mitra BRICS mungkin lebih cepat, namun meminta jaminan pasokan komoditas atau konsesi tertentu. Pemerintah harus menimbang: mana yang lebih sesuai dengan strategi jangka panjang, kapasitas birokrasi, dan risiko fiskal? Pertanyaan retorisnya: apakah proyek yang cepat selalu lebih baik, atau justru proyek yang tertib memberi manfaat lebih lama?

Pada 2026, strategi G7 yang paling efektif bukan sekadar “melawan” BRICS, melainkan menawarkan paket yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mudah diakses: pembiayaan yang jelas, transfer teknologi yang nyata, serta dukungan penguatan institusi. Insight akhirnya: kekuatan G7 terjaga bila ia mampu mengubah standar tinggi menjadi layanan yang cepat dan relevan di lapangan.

Tantangan Internal BRICS dan Titik Rawan Persaingan Global: Politik, Kepercayaan, dan Koordinasi Kebijakan

Ambisi besar sebuah Blok selalu diuji oleh urusan kecil sehari-hari: koordinasi, disiplin, dan kepercayaan. Di BRICS, tantangan internal datang dari beragam sumber. Ada negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas; ada yang menjadi pusat manufaktur; ada yang fokus pada jasa dan keuangan. Kepentingan yang berbeda ini memengaruhi sikap terhadap nilai tukar, tarif, subsidi industri, dan prioritas infrastruktur. Ketika harga energi naik, eksportir diuntungkan, importir tertekan—dan posisi negosiasi bisa berubah cepat.

Faktor geopolitik juga sulit diabaikan. Hubungan yang tidak selalu harmonis di antara anggota—misalnya ketegangan perbatasan atau rivalitas pengaruh regional—dapat menghambat agenda teknis. Dalam forum multilateral, satu dokumen bersama bisa tertunda hanya karena satu kalimat dianggap sensitif. Bagi pelaku Ekonomi, penundaan ini berarti ketidakpastian: apakah aturan asal barang akan disederhanakan? apakah proyek konektivitas lintas negara benar-benar berjalan? Ketika jawaban tidak jelas, perusahaan cenderung menunggu.

Di sisi lain, G7 pun tidak kebal masalah. Polarisasi politik dan tekanan biaya hidup membuat kebijakan luar negeri kadang berubah mengikuti siklus pemilu. Dalam jangka pendek, ini memberi peluang bagi BRICS untuk tampil lebih konsisten. Namun konsistensi BRICS sendiri bergantung pada kemampuan membangun sekretariat yang efektif, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kalender proyek yang terukur. Tanpa perangkat itu, “aliansi” mudah berubah menjadi rangkaian pertemuan yang menghasilkan banyak komunike, tetapi sedikit implementasi.

Untuk memahami tantangan koordinasi, kita bisa kembali ke contoh “Nusantara AgroLog”. Perusahaan ini ingin membuka gudang konsolidasi di dua negara anggota BRICS untuk memudahkan ekspor regional. Ia membutuhkan kejelasan pajak, kepemilikan lahan, dan perizinan tenaga kerja. Jika kebijakan investasi berubah drastis karena pergantian pemerintahan atau ketegangan diplomatik, rencana ekspansi bisa berhenti. Dalam dunia bisnis, stabilitas regulasi sering lebih penting daripada insentif besar yang hanya berlaku sesaat.

Area yang paling menentukan keberhasilan BRICS menyaingi G7 tanpa terpecah

Pertama, tata kelola proyek lintas negara: siapa memimpin, bagaimana pembagian risiko, dan bagaimana audit dilakukan. Kedua, konsistensi kebijakan perdagangan: pengurangan hambatan non-tarif akan lebih berdampak daripada sekadar deklarasi peningkatan volume perdagangan. Ketiga, kapasitas menyerap investasi: negara dengan birokrasi lambat akan menjadi titik macet jaringan. Keempat, narasi bersama: BRICS perlu menjelaskan manfaatnya bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi pekerja, UMKM, dan konsumen.

Ketika Persaingan makin tajam, blok yang bertahan bukan yang paling keras bersuara, melainkan yang paling rapi mengelola perbedaan. Itulah ujian BRICS di 2026: mengubah keragaman menjadi koordinasi yang dapat diprediksi, sehingga pengaruh global tumbuh lewat hasil yang bisa diukur.