Israel dan negara-negara Arab tetangga : apakah normalisasi masih mungkin setelah rangkaian krisis?

Di Timur Tengah, kata normalisasi tidak lagi sekadar jargon diplomasi; ia adalah pertaruhan yang menyentuh identitas, keamanan, dan ekonomi. Setelah penandatanganan Abraham Accords pada 2020, banyak pihak membayangkan relasi baru antara Israel dan negara Arab—lebih pragmatis, lebih terbuka, dan bertumpu pada kerjasama teknologi serta perdagangan. Namun rangkaian krisis—mulai dari serangan 7 Oktober 2023 dan perang Gaza, ketegangan multi-front dengan Hizbullah, operasi di Suriah, hingga eskalasi di Laut Merah—mengubah lanskap. Di saat yang sama, tekanan publik di dunia Arab meningkat, sementara politik domestik Israel kian keras menolak solusi dua negara. Pertanyaannya kini bukan hanya “apakah normalisasi mungkin”, melainkan “normalisasi model apa” yang dapat bertahan di tengah konflik dan tuntutan legitimasi. Di 2026, ketika arus perdagangan dan proyek lintas batas tetap berjalan di beberapa koridor, peluang untuk damai tampak rapuh tetapi tidak sepenuhnya tertutup.

• Abraham Accords (2020–2021) membuka fase baru relasi Israel–negara Arab, melampaui pola lama pasca Mesir (1979) dan Yordania (1994).
• Perang Gaza pasca 7 Oktober 2023 menguji ketahanan normalisasi, terutama karena isu Palestina kembali menjadi tolok ukur utama opini publik.
• Di tengah krisis, beberapa indikator ekonomi tetap bergerak: perdagangan Israel dengan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, dan Yordania menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya runtuh.
• Serangan drone Israel di Doha (September 2025) memperumit kalkulasi negara Teluk, memunculkan tekanan politik dan pembatasan simbolik terhadap sektor pertahanan.
• Normalisasi ke pemain baru (misalnya Arab Saudi) menghadapi “biaya masuk” yang jauh lebih tinggi karena kebuntuan solusi dua negara dan naiknya militernisme regional.

Normalisasi Israel–negara Arab pasca Abraham Accords: peta diplomasi yang berubah

Ketika Abraham Accords ditandatangani pada 15 September 2020 di Washington, momen itu dipromosikan sebagai pergeseran besar dalam hubungan internasional kawasan. Uni Emirat Arab dan Bahrain memulai normalisasi formal dengan Israel, disusul Maroko pada akhir 2020 dan Sudan pada awal 2021. Maknanya bukan sekadar pertukaran duta besar. Untuk banyak pembuat kebijakan, ini adalah sinyal bahwa sebagian negara Arab siap memisahkan jalur relasi dengan Israel dari prasyarat tradisional: kemajuan nyata menuju solusi dua negara Israel–Palestina.

Namun “pemutusan prasyarat” ini bukan tanpa harga. Dalam praktik, normalisasi memindahkan beban legitimasi ke arena domestik masing-masing negara. Pemerintah dapat menekankan manfaat ekonomi, keamanan, dan akses teknologi; sementara masyarakat sering menuntut agar damai tidak meminggirkan isu Palestina. Ketegangan inilah yang menjadi garis retak—dan akan membesar ketika krisis meletus.

Di awal fase 2020–2022, normalisasi cepat menemukan “bahasa bersama” yang pragmatis: teknologi pertanian, kesehatan, kecerdasan buatan, pariwisata, serta kolaborasi intelijen yang selama ini lebih banyak terjadi secara diam-diam. Bagi Israel, ini adalah jalur untuk meredam isolasi regional. Bagi negara Teluk, ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi dan memperkuat hubungan dengan Washington, sekaligus mengelola ancaman Iran tanpa harus mengandalkan satu instrumen saja.

Di sinilah kita melihat normalisasi sebagai paket kebijakan, bukan hanya seremoni. Ia biasanya berisi tiga lapis: (1) pengakuan dan kanal diplomasi resmi, (2) proyek ekonomi dan kerjasama sektor swasta, serta (3) koordinasi keamanan. Ketika satu lapis diguncang oleh konflik, dua lapis lain sering dipakai untuk menahan agar bangunan tidak runtuh total. Itu sebabnya, bahkan di tengah ketegangan, banyak pihak memilih langkah korektif yang “terukur” ketimbang keluar dari perjanjian secara dramatis.

Untuk pembaca Indonesia, fenomena ini bisa dipahami melalui analogi sederhana: ketika sebuah wilayah menghadapi tekanan anggaran dan prioritas publik, pemerintah tetap mempertahankan proyek yang dianggap strategis sambil menunda agenda yang paling kontroversial. Dalam konteks domestik, dinamika semacam itu sering dibahas dalam laporan kebijakan publik seperti catatan mengenai dinamika anggaran daerah—meski isu Timur Tengah tentu berbeda, logika “menjaga program inti saat tekanan meningkat” terasa mirip. Insightnya: normalisasi yang bertahan biasanya adalah normalisasi yang punya proyek konkret, bukan sekadar simbol.

Tetapi setelah 2023, peta berubah. Serangan 7 Oktober dan perang Gaza bukan hanya peristiwa militer; ia mengubah atmosfir politik kawasan. Di banyak ibu kota Arab, normalisasi yang semula dijual sebagai “masa depan ekonomi” mendadak harus menjawab pertanyaan moral dan identitas. Apakah normalisasi masih mungkin? Jawabannya bergantung pada seberapa jauh aktor-aktor regional dapat merancang model relasi yang mengurangi biaya reputasi, sambil tetap menjaga kanal diplomasi agar eskalasi tidak makin liar.

Abraham Accords sebagai desain kebijakan: dari pengakuan hingga proyek lintas batas

Abraham Accords sering dipahami publik sebagai “perjanjian damai”, padahal dalam detailnya ia lebih mirip desain kebijakan multi-sektor. Israel dan para penandatangan membangun mekanisme kerja yang memungkinkan pertemuan rutin, perjanjian penerbangan, pengaturan perdagangan, serta pembentukan forum-forum bisnis. Dalam banyak kasus, hubungan bisnis bergerak lebih cepat ketimbang proses politik, karena pelaku pasar melihat peluang langsung—misalnya rute logistik yang dipersingkat atau akses ke teknologi tertentu.

Salah satu contoh yang sering disebut adalah kemitraan di bidang pertanian cerdas: teknologi irigasi tetes, sensor tanah, dan analitik cuaca yang membantu negara-negara kering meningkatkan ketahanan pangan. Di bidang kesehatan, muncul proyek riset bersama, pertukaran pengetahuan, dan eksplorasi pengobatan presisi. Untuk dunia usaha, normalisasi berarti kemudahan akses pameran dagang, pembiayaan, hingga peluang co-investment.

Di level keamanan, kerangka ini menjadi kanal untuk membahas ancaman bersama. Pada 2020–2022, banyak analis melihat bahwa salah satu dorongan besar normalisasi adalah mengelola pengaruh Iran. Namun memasuki pertengahan dekade, persepsi risiko bergeser: sebagian negara Teluk mulai melihat Israel juga dapat menjadi sumber ketidakpastian jika tindakannya menimbulkan eskalasi lintas batas. Ini menciptakan situasi yang paradoks: normalisasi dibutuhkan untuk koordinasi keamanan, tetapi koordinasi itu justru makin sulit ketika tindakan militer memicu tekanan domestik.

Hal penting yang kerap luput: normalisasi bukan “saklar on/off”. Ia lebih mirip dimmer—bisa dinaikkan atau diturunkan. Negara dapat mempertahankan hubungan formal namun mengurangi visibilitas, menahan proyek tertentu, atau membatasi sektor sensitif seperti pertahanan. Model dimmer inilah yang sering dipakai ketika krisis muncul, karena keluar total bisa memutus akses ekonomi dan keamanan yang sudah telanjur dibangun.

Rangkaian krisis dan perang Gaza: bagaimana konflik menguji ketahanan normalisasi

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Gaza sesudahnya menjadi ujian paling keras bagi normalisasi Israel–negara Arab sejak 2020. Dampaknya bukan hanya korban jiwa dan kehancuran infrastruktur, tetapi juga perubahan suasana politik. Pemerintah yang telah menandatangani perjanjian menghadapi dua tekanan sekaligus: menjaga stabilitas hubungan dengan Israel dan mitra Barat, sambil merespons gelombang kemarahan publik yang menilai normalisasi tidak boleh mengabaikan penderitaan Palestina.

Di sisi Israel, pergeseran politik domestik memperumit jalan keluar. Koalisi sayap kanan dan retorika penolakan solusi dua negara membuat ruang kompromi tampak menyempit. Ketika gagasan damai tidak lagi ditambatkan pada horizon politik bagi Palestina, normalisasi kehilangan “narasi penyangga”. Tanpa narasi itu, setiap eskalasi militer mudah ditafsirkan sebagai bukti bahwa jalur diplomasi tidak menghasilkan perubahan substantif.

Konflik pasca 2023 juga menyebar ke banyak front. Ketegangan Israel dengan Hizbullah di Lebanon, operasi militer di Suriah, dan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah oleh Houthi menambah ketidakpastian. Dalam situasi multi-front seperti ini, negara-negara Arab penandatangan perjanjian harus menilai apakah hubungan dengan Israel meningkatkan keamanan mereka, atau justru menarik mereka ke pusaran konflik yang lebih luas.

Bagi pembuat kebijakan, ada pelajaran penting: normalisasi yang tahan banting membutuhkan “firewall” politik. Firewall berarti mekanisme yang memungkinkan hubungan ekonomi dan teknis tetap berjalan meski opini publik memanas, tanpa membuat pemerintah terlihat tidak peka. Di beberapa kasus, firewall itu berupa kebijakan bantuan kemanusiaan, dukungan diplomatik untuk gencatan senjata, atau penegasan komitmen terhadap penyelesaian politik. Jika firewall lemah, setiap serangan atau kebijakan kontroversial di Tepi Barat dan Gaza langsung memukul legitimasi normalisasi.

Untuk memperjelas dinamika ini, kita bisa gunakan sebuah sketsa tokoh: seorang eksportir teknologi pertanian Israel bernama “Eyal” yang sejak 2021 rutin mengirim perangkat sensor ke mitra di UEA. Setelah 2023, pengiriman tidak otomatis berhenti, tetapi prosesnya menjadi lebih “sunyi”: konferensi pers dibatalkan, acara publik dikurangi, dan beberapa kontrak ditunda agar tidak memicu reaksi. Dari sisi bisnis, normalisasi masih hidup; dari sisi simbol politik, ia menurun volumenya. Ini yang membuat debat publik sering membingungkan: orang melihat pembatasan simbolik dan mengira hubungan putus, padahal banyak jalur kerjasama tetap berjalan.

Dari Gaza ke Laut Merah: efek domino pada hubungan internasional kawasan

Konflik di Gaza memicu respons solidaritas regional, tetapi juga memunculkan efek domino ekonomi. Ketika Laut Merah terganggu, biaya pengiriman meningkat dan asuransi maritim membengkak. Negara-negara Arab yang terlibat perdagangan global harus menghitung ulang risiko rantai pasok. Dalam konteks ini, mereka membutuhkan koordinasi regional, termasuk dengan Israel, untuk mencegah disrupsi total.

Di sinilah hubungan internasional terlihat sebagai jaringan: masalah keamanan laut memengaruhi ekonomi, ekonomi memengaruhi stabilitas domestik, dan stabilitas domestik memengaruhi keberanian diplomatik. Negara-negara yang sedang membangun diversifikasi ekonomi—pariwisata, logistik, energi—cenderung memilih manajemen risiko ketimbang konfrontasi terbuka, meski retorika publik bisa keras.

Menariknya, pola ini mengingatkan pada manajemen krisis non-militer: ketika bencana alam terjadi, pemerintah berfokus pada koordinasi lintas lembaga dan memastikan jalur bantuan berjalan. Indonesia sering menghadapi tantangan serupa dalam koordinasi bencana, misalnya dalam laporan seperti pembaruan tentang korban banjir di Sumatra. Dalam geopolitik, “bencana” bisa berupa eskalasi keamanan; kebutuhan koordinasi tetap sama: cepat, rapi, dan mengurangi biaya sosial.

Data perdagangan dan kerjasama: mengapa Abraham Accords tetap bertahan secara ekonomi

Salah satu argumen kuat bahwa normalisasi tidak runtuh total adalah indikator perdagangan dan proyek ekonomi. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pada 2024 (dibanding 2023), perdagangan Israel dengan UEA meningkat sekitar 10%, dengan Maroko naik sekitar 40%, dengan Bahrain melonjak sangat besar (dari basis yang kecil), serta kenaikan juga terlihat pada Mesir dan Yordania. Meski angka persentase perlu dibaca hati-hati—terutama ketika basisnya rendah—tren ini menunjukkan bahwa aktor bisnis memanfaatkan celah stabilitas yang masih tersedia.

Bagaimana menjelaskan hal ini di tengah perang? Pertama, ekonomi sering bergerak dengan logika yang berbeda dari politik simbolik. Kontrak logistik, teknologi, atau layanan profesional tidak mudah dibatalkan tanpa biaya. Kedua, sebagian kerjasama menyasar sektor yang relatif “netral” di mata publik, seperti kesehatan, pertanian, dan inovasi. Ketiga, normalisasi menyediakan infrastruktur hubungan: perbankan koresponden, rute penerbangan, prosedur visa, dan forum bisnis. Infrastruktur ini menciptakan inersia—ketika sudah ada, ia cenderung dipakai.

Namun bertahan bukan berarti berkembang tanpa hambatan. Di beberapa titik, negara Teluk menahan kerja sama sektor pertahanan atau membatasi visibilitas perusahaan Israel dalam pameran. Ini terjadi, misalnya, setelah serangan drone Israel di Doha pada September 2025 yang menargetkan pimpinan Hamas dan menewaskan beberapa pejabat serta seorang petugas keamanan lokal. Insiden ini memunculkan “zona abu-abu” baru: operasi militer lintas negara yang memicu kemarahan dan kecemasan negara-negara Teluk, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian.

Dalam praktik, banyak pemerintah memilih langkah “pembatasan selektif” ketimbang penarikan total: membekukan partisipasi pameran pertahanan, mengurangi kunjungan pejabat, tetapi mempertahankan jalur dagang dan proyek teknologi. Ini kembali pada konsep dimmer. Normalisasi bisa disetel ulang agar tetap kompatibel dengan tekanan domestik.

Rekonstruksi Gaza dan koridor logistik: ujian teknis bagi diplomasi

Dalam beberapa skenario rekonstruksi Gaza—baik yang digagas berbagai pihak internasional maupun rencana regional—Israel sering muncul sebagai “pintu logistik” yang sulit dihindari karena geografi dan kontrol perbatasan. Ini menciptakan paradoks: meski konflik adalah sumber utama krisis, rekonstruksi membutuhkan koordinasi yang justru menuntut saluran diplomasi dan kerjasama teknis.

Jika material konstruksi dalam jumlah besar harus bergerak melalui atau dekat wilayah yang dikendalikan Israel, maka koordinasi dengan Mesir, Yordania, dan mitra Abraham Accords menjadi krusial. Bahkan ketika retorika politik keras, kerja teknis sering berjalan lewat komite, prosedur bea cukai, dan pertemuan “di balik layar”. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa negara cenderung tidak meninggalkan perjanjian secara total: mereka tidak ingin kehilangan akses untuk mengelola isu kemanusiaan dan stabilitas perbatasan.

Bagi publik, ini memunculkan pertanyaan retoris: apakah normalisasi yang bertahan lewat jalur teknis bisa berkembang menjadi normalisasi yang diterima sosial? Jawabannya sangat bergantung pada apakah rekonstruksi dan gencatan senjata mampu menghadirkan rasa keadilan minimal. Tanpa itu, normalisasi akan terus tampak sebagai transaksi elit, bukan proyek damai regional.

Arab Saudi, Qatar, dan biaya politik normalisasi: mengapa ekspansi perjanjian tersendat

Jika 2020 adalah momentum percepatan, maka 2021–2026 adalah periode penahanan. Banyak spekulasi tentang bergabungnya Arab Saudi, namun realitas politik menunjukkan bahwa “biaya masuk” normalisasi meningkat. Ada beberapa alasan. Pertama, Arab Saudi memegang posisi simbolik sebagai penjaga dua kota suci; langkah diplomatik besar terkait Israel selalu diperiksa melalui kacamata legitimasi dan opini publik. Kedua, perang Gaza dan kebuntuan politik menghapus ruang manuver yang sempat ada ketika isu Palestina tampak “tenang”. Ketiga, tindakan-tindakan kontroversial—seperti wacana aneksasi Tepi Barat—membuat normalisasi terlihat sebagai “hadiah” yang tidak sepadan dengan risiko reputasi.

Qatar adalah kasus berbeda. Doha menjadi pemain penting dalam mediasi dan penyaluran bantuan, sekaligus menjadi rumah bagi sejumlah figur Hamas. Serangan drone Israel di Doha pada September 2025 memperkeras dilema regional: operasi seperti itu menabrak batas-batas yang selama ini dijaga. Ia juga meningkatkan kekhawatiran bahwa normalisasi dan konflik dapat menular ke ruang yang sebelumnya dianggap “zona diplomatik” atau “zona mediasi”. Dalam situasi seperti ini, negara-negara Teluk dapat merespons dengan memperketat protokol keamanan, membatasi kerja sama tertentu, atau menaikkan syarat politik sebelum melangkah lebih jauh.

Di sisi lain, Arab Saudi dan sebagian negara Teluk juga menilai peta ancaman regional berubah. Jika pada awal 2020-an normalisasi sering dibingkai sebagai penghalang pengaruh Iran, maka memasuki pertengahan dekade beberapa analis melihat Iran mengalami tekanan militer dan politik. Ketika ancaman utama tampak menurun, urgensi normalisasi sebagai “paket keamanan” bisa melemah. Namun ini tidak otomatis berarti mereka akan memutus hubungan yang sudah ada; justru mereka bisa mengubah fokus dari keamanan ke ekonomi, sambil menahan ekspansi diplomatik baru.

Menarik untuk melihat bagaimana faktor domestik dan ekonomi ikut menentukan sikap. Dalam banyak negara, masyarakat mencari stabilitas penghasilan dan peluang usaha; agenda luar negeri pun sering dinilai dari dampaknya terhadap ekonomi sehari-hari. Narasi tentang kebutuhan diversifikasi ekonomi dan kesempatan bisnis—yang di Indonesia sering dikaitkan dengan praktik membangun usaha sampingan—secara tidak langsung menjelaskan mengapa pemerintah Teluk sangat berhitung: mereka ingin menghindari krisis yang mengganggu investasi, pariwisata, dan pasar kerja. Normalisasi bisa dipertahankan jika dianggap mengurangi risiko ekonomi; jika justru menambahnya, pemerintah akan menekan tombol rem.

Diplomasi publik vs diplomasi senyap: strategi bertahan di era krisis

Dalam konteks normalisasi, ada dua jenis diplomasi yang berjalan bersamaan. Diplomasi publik adalah kunjungan pejabat, pernyataan bersama, proyek yang dipublikasikan, dan acara budaya. Diplomasi senyap adalah koordinasi intelijen, negosiasi teknis, komunikasi krisis, dan transaksi bisnis yang minim eksposur. Ketika krisis meningkat, diplomasi publik sering dikurangi karena biaya politiknya tinggi; diplomasi senyap justru diperkuat untuk mencegah eskalasi.

Polanya bisa dilihat pada respons UEA setelah insiden 2025: pembatasan terhadap partisipasi perusahaan pertahanan Israel di pameran dirgantara, disertai kritik terhadap rencana aneksasi, namun tanpa langkah keluar dari perjanjian. Ini menunjukkan upaya menjaga garis: publik diberi sinyal bahwa pemerintah tidak “membiarkan” tindakan kontroversial, sementara kepentingan strategis jangka panjang tetap dilindungi.

Pertanyaan kuncinya: apakah diplomasi senyap cukup untuk membangun damai yang berkelanjutan? Ia bisa mencegah ledakan, tetapi tanpa horizon politik, ia sulit menghasilkan penerimaan sosial. Normalisasi yang hanya hidup di ruang rapat dan kontrak bisnis cenderung rapuh ketika konflik memanas dan emosi publik menjadi variabel utama.

Skenario normalisasi 2026: model damai pragmatis atau jalan buntu diplomasi?

Di 2026, normalisasi Israel–negara Arab berada di persimpangan. Ada setidaknya tiga skenario yang realistis. Skenario pertama adalah “normalisasi pragmatis terbatas”: hubungan resmi tetap ada, perdagangan dan teknologi berjalan, tetapi proyek publik dibatasi dan sektor sensitif diawasi ketat. Ini adalah skenario paling mungkin dalam jangka pendek karena ia menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tekanan politik.

Skenario kedua adalah “normalisasi bersyarat baru”: negara Arab menuntut langkah nyata terkait Palestina sebagai harga mempertahankan atau memperluas kerja sama. Langkah itu bisa berupa moratorium kebijakan tertentu, pengaturan akses kemanusiaan, atau komitmen politik yang lebih jelas. Jika Israel menolak total, maka skenario ini bisa bergeser menjadi pembekuan sebagian kanal normalisasi, tanpa putus hubungan sepenuhnya.

Skenario ketiga adalah “fragmentasi”: sebagian negara mempertahankan kerja sama, sebagian mengambil jarak, dan hubungan menjadi sangat berbeda antar pasangan negara. Fragmentasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan memperlemah kemampuan kawasan membangun arsitektur keamanan kolektif. Namun ia juga memungkinkan masing-masing negara mengatur hubungan sesuai kebutuhan domestiknya.

Dalam ketiga skenario, isu inti tetap sama: bagaimana mengelola konflik agar tidak terus meledakkan legitimasi. Normalisasi hanya akan memiliki peluang jangka panjang jika menghasilkan manfaat nyata bagi publik—bukan hanya bagi elit—dan jika ada jalur politik yang membuat kata damai lebih dari sekadar slogan. Tanpa itu, normalisasi akan bertahan sebagai sistem teknis, tetapi gagal menjadi kesepakatan sosial.

Sebagai penutup dari bagian ini, satu insight penting: normalisasi yang “mungkin” di 2026 adalah normalisasi yang dirancang seperti jembatan darurat—cukup kuat menahan beban sehari-hari, tetapi memerlukan perbaikan struktural agar menjadi jalan raya permanen bagi diplomasi kawasan.